Keterangan Gambar : DPRD Kutim H Kidang menerima aduan Kades Tepian Langsat Zeky Hamzah terkait usulan semenisasi atau pengaspalan jalan penghubung
Makineksis.com, Bengalon - Warga Desa Tepian Langsat terus mendesak kepala desanya, Zeky Hamzah untuk dapat memperjuangkan sarana jalan penghubung
"Sebenarnya ada jalan yang telah dibuatkan desa bersama perusahaan yang menghubungkan RT 1 sampai dengan 14 namun kondisinya seadanya setidaknya dapat diaspal atau di semen, semoga pak dewan kami, H Masdari Kidang SE dapat memperjuangkan," terang Kades Tepian Langsat Zeky Hamzah saat diperdengarkan langsung melalui rekaman suara (voice) melalui ponsel milik DPRD H Kidang saat disambangi media online Makineksis di ruang kerjanya, Selasa (17/11) 2025
Dalam rekaman suara itu, Kades Zeky Hamzah mengatakan, sebenarnya akses jalan tadi tidak sebatas menghubungkan ke Desa Tepian Langsat saja akan tetapi arah ke Kecamatan Bengalon, Km 90 dengan panjang kurang lebih 17 Km.
"Mengingat Tepian Langsat sudah sangat luar biasa, sekian lama menunggu untuk percepatan pembangunan peningkatan jalan melalui semenisasi ataupun diaspal," ungkap Kades
Kades menegaskan, karena warga tidak pernah menikmati jalan mulus apabila menuju ke kecamatan Bengalon terlebih menuju sentra layanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit ataupun kegiatan masyarakat lainnya ke bank atau pusat ekonomi warga sangat kesusahan.
"Sekali lagi saya memohon pak dewan H Kidang dapat membantunya
agar dapat diaspal atau semen. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih mendalam," tandas Zeky Hamzah
Menanggapi perihal itu, maka dalam rapat "hearing" terkait Multi Years Contract "MYC", usulan kades Tepian Langsat turut disuarakan oleh DPRD H Kidang dihadapan Ketua DPRD Jimmi, ST., MT maupun Plt Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kutim, Joni Abdi Setia.
"Saya minta wajib diprioritaskan apa yang diminta bapak kades Tepian Langsat Zeky Hamzah, " ucap H Kidang
H Kidang menyadari, kegiatan pembangunan apakah melalui paket - paket yang telah dianggarkan oleh DPRD Kutim sejak memasuki Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Murni sampai dengan Perubahan kurang maksimal berjalan "stagnan" puasa panjang.
"Kadang kami malu juga turun reses, apa yang bisa kita janjikan dan harus jawab apa ? Jika kondisi Kutim terus-terusan tsunami lambannya pengerjaan pembangunan," tutup H Kidang. (aji/rin)
Tulis Komentar