Makineksis.com, Kutai Timur - Adanya wacana pemilihan pasangan kepala daerah setingkat bursa cagub-cawagub, pilbup, pilwalikot wacananya memasuki tahun 2030 mendatang sistem pemilihannya mengacu  atas penunjukan langsung pemerintahan pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Berkenaan dengan hal itu, maka media Makineksis.com mewawancarai langsung anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Fraksi Demokrat, H Masdari Kidang, SE belum lama ini.

"Saya menolak apabila pilgub sampai dengan pilkada nantinya kedepan pemilihannya berdasarkan penunjukan langsung pemerintahan pusat bersama DPR," terangnya

Dirinya mengatakan atas penunjukan itu, maka terbuka lebar "celah" lobi - lobi politik kepentingan.

"Terlebih masyarakat tidak dapat mengenal lebih dekat figur pasangan kepala daerah yang ditunjuk, terkesan diskriminasi menciderai demokrasi nurani masyarakat," ucap H Kidang

H Kidang mengungkapkan apabila kebijakan tersebut dikarenakan dengan alasan menghemat anggaran cost politik (biaya politik) yang terkesan memakan pengeluaran besar "fantastis"

"Saya rasa sama saja, tidak ada bedanya saat saya maju sebagai calon legislatif dan terus berlanjut hingga masa priode kedua," ucapnya

Ia berpendapat dengan adanya penunjukan langsung sebagai bentuk intimidasi mengkebiri hak politik masyarakat dalam menentukan pilihannya.

"Melalui cawe - cawe DPR didalamnya, maka jangan salahkan rakyat apabila pileg kedepannya banyak yang golput dikarenakan diperlakukan tidak adil dalam penyaluran hak suaranya," beber H Kidang menggambarkan kemungkinan dugaan kedepannya pada pelaksanaan pileg.

Selain itu H Kidang menegaskan tidak menutup kemungkinan akan adanya dugaan mahar "money politik" ke kalangan oknum dewan misalnya dengan istilah, wani piro jika ingin didukung.(aji/rin)